Ujian Nasional yang Tidak Nasional

Di balapan MotoGP, seorang Valentino Rossi dengan motor Yamaha-nya normalnya beradu balap melawan pembalap selevel dengan kapasitas motor selevel pula. Tentu tidak adil jika pembalap lokal Indonesia seperti Hendriansyah yang notabene hanya jugador Road Race kelas motor bebek harus berduel melawan Rossi di sebuah lintasan yang sama. Dengan fasilitas motor yang lebih sophisticated dan kru mekanik yang lebih world-class, sudah barang tentu The Doctor (julukan Rossi-red) akan jauh meninggalkan Hendriansyah. Namun bisa saja Hendriansyah menyamai perolehan waktunya Rossi, atau bahkan lebih cepat, tapi tentu dengan cara yang tidak dibenarkan atau “haram”.

Analogi seperti itulah yang kurang lebih bisa merepresentasikan carut marut pendidikan di Indonesia, terutama evaluasi pendidikannya. Sejalan dengan kebhinnekaan bangsa kita, sektor pendidikan juga memiliki keberagaman yang sangat kompleks. Keberagaman ini berujung pada sulitnya melakukan penataan evaluasi pendidikan yang merata dan seimbang. Kementerian Pendidikan yang menaungi pendidikan di Indonesia masih memiliki seabrek pekerjaan rumah (PR) yang entah kapan akan selesai.

Satu PR besar untuk Kementerian Pendidikan yang akhir-akhir ini sedang banyak diperbincangkan adalah soal evaluasi pendidikan yang berbentuk Ujian Nasional (UN). UN yang diterapkan di negara kita, baik untuk SD, SMP, maupun SMA, masih memiliki “keganjilan” yang banyak dikritisi oleh para pemerhati pendidikan. Sebagai lembaga tertinggi yang mengurusi pendidikan di seluruh Indonesia, Kementerian Pendidikan bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan UN yang bersifat nasional.

Ujian Nasional Seharusnya Bersifat Nasional

Seperti halnya Kementerian Pendidikan, FIM (Federasi yang menaungi ajang MotoGP-red) juga memiliki tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan balapan MotoGP itu sendiri, termasuk kelayakan semua pembalap beserta motor dan kru mekaniknya. Tujuannya adalah agar terjadi sebuah balapan yang bermutu, sehat dan seimbang. Jika ada yang tidak memenuhi standar kelayakan, tentu dia tidak serta merta “dipaksa” untuk ikut balapan.

Dalam hal evaluasi pendidikan, Kementerian Pendidikan bisa belajar dari FIM. Sebagai penyelenggara UN, mereka mestinya memperhatikan faktor kelayakan secara menyeluruh. Faktor inilah yang akan sangat mempengaruhi “kesehatan” dan keseimbangan evaluasi pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, kelayakan sekolah dalam menyelenggarakan UN perlu diperhatikan secara menyeluruh. Artinya, bukan hanya kelayakan sekolah yang terpantau saja, tapi juga kelayakan sekolah-sekolah yang bahkan tak terpantau sama sekali.

Faktor kelayakan sekolah dalam menyelenggarakan UN terselip dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tidak hanya mengukur standar evaluasinya saja. Ada delapan standar yang sifatnya “nasional” yang artinya berlaku untuk semua sekolah di seluruh Indonesia. Jika memang UN bertujuan untuk menstandarkan evaluasi pendidikan di seluruh Indonesia, maka mestinya tujuh standar pendidikan yang lain juga distandarkan. Ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan yang juga perlu distandarkan.

Tentu sangat tidak fair jika siswa di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) misalnya, diharuskan mengikuti UN yang sudah ditentukan skor minimalnya. Sarana dan prasarana untuk belajar mereka di sekolah saja masih jauh dari kata layak atau tidak memenuhi standar nasional sarana dan prasarana. Di pedalaman Kalimantan Utara misalnya, jangankan buku yang layak atau fasilitas yang memadai, listrik saja belum masuk. Belum lagi ketiadaan guru yang sampai sekarang masih menjadi problematika tersendiri. Meski sekarang sudah lahir program-program seperti SM3T (Sarjana Mendidik di daerah 3T), persoalan kekurangan tenaga guru sebenarnya masih jauh dari kata teratasi. SM3T hanya sedikit menambal lubang permasalahan yang sudah terlampau besar.

Pada praktiknya, mereka anak-anak sekolah di daerah 3T tetap diharuskan mengikuti UN yang sedikit banyak menentukan kelulusan mereka. Imbasnya, bisa ditebak. Terjadi kecurangan di sana-sini, bahkan ada yang sampai blak-blakan berbuat tidak jujur. Demi nama baik sekolah dan reputasi sang Kepala Sekolah, segala cara dihalalkan, asal siswanya bisa lolos UN. Padahal, secara kompetensi kognitif dan psikomotor, mereka sebenarnya belum memenuhi standar kelulusan nasional. Namun secara hasil UN, mereka ajaibnya memenuhi standar tersebut.

Ujian Nasional, sesuai namanya, harusnya bersifat nasional. Namun, jika seperti di atas kondisi real-nya, bukan nasional namanya. UN hanya untuk siswa di perkotaan dengan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, proses belajar, dan sederet komponen pendidikan lain yang sudah memenuhi standar nasional. UN tidak untuk anak sekolah di daerah pinggiran seperti daerah 3T yang serba terbatas dan tidak memiliki sekolah berstandar nasional. Artinya, Ujian Nasioal tidak nasional.

Belum selesai masalah ketimpangan standar evaluasi pendidikan, kini Kementerian Pendidikan mulai mengubah format UN yang justru menimbulkan polemik baru. Mulai tahun ini, ada beberapa sekolah yang akan menyelenggarakan UN secara online. Lagi-lagi, kesenjangan menjadi sumber masalah. Lab komputer yang representatif dengan koneksi Internet yang tak bermasalah adalah syarat yang hanya sebagian kecil sekolah yang sudah bisa memenuhinya.

Di Kabupaten Wonosobo misalnya, hanya ada tiga sekolah yang menyatakan siap menyelenggarakan UN secara online tahun ini. Namun belakangan, muncul kabar bahwa ketiga sekolah tadi dinyatakan “meragukan”, sebab sarana dan prasarana yang masih rentan bermasalah. Sekali lagi, Ujian Nasional tidaklah nasional. Semua sekolah beserta komponennya masing-masing yang beraneka ragam rame-rame mengadakan UN yang sebenarnya belum sehat dan seimbang. Kita seperti sedang menyaksikan sebuah balapan dimana pembalapnya adalah dari berbagai macam kelas, dari kelas internasional sampai kelas lokal. Amburadul.